Inovasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya

Di era modern ini, pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya (DLH Kab Tasikmalaya) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Berdasarkan informasi resmi, DLH Kab Tasikmalaya telah meluncurkan sejumlah program unggulan seperti pengelolaan sampah menjadi bahan bakar padat, edukasi pengolahan sampah plastik, serta kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim.

Salah satu inovasi yang menarik adalah program “sampah menjadi bahan bakar padat (BBJP)”. Melalui kerjasama dengan ‎PT PLN, DLH Kab Tasikmalaya ingin memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif sekaligus mengurangi volume limbah yang masuk TPA. Program ini memiliki potensi ganda: menghadirkan solusi lingkungan (mengurangi sampah) dan energi (mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil). Namun, implementasi nyata dari program ini tentu membutuhkan pengelolaan teknis, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Dalam aspek edukasi dan partisipasi publik, DLH Kab Tasikmalaya juga aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengolahan sampah plastik dan kampung iklim (Pro­Klim). Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya memilah, mendaur ulang, dan mengurangi sampah plastik. Kesadaran masyarakat menjadi kunci, karena tanpa perubahan perilaku, program pengelolaan limbah maupun energi alternatif akan sulit berjalan optimal.

Meski memiliki program-program yang menjanjikan, DLH Kab Tasikmalaya (https://dlhkabtasikmalaya.org/) menghadapi sejumlah tantangan nyata. Misalnya, dalam laporan-terbaru tercatat bahwa DLH Kab Tasikmalaya menyebut bahwa jumlah truk pengangkut sampah yang tersedia belum mencukupi; padahal angka kebutuhan cukup besar. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional dan titik pengumpulan limbah menjadi hambatan yang harus diatasi agar pelayanan kebersihan kota dan wilayah kabupaten berjalan lancar.

Lebih jauh lagi, isu perubahan fungsi lahan dan tekanan terhadap ruang resapan turut menjadi masalah bagi pengelolaan lingkungan. Meski ini terkait dengan wilayah kota, namun relevansinya juga penting untuk wilayah kabupaten seperti Tasikmalaya. Pengembangan kawasan permukiman dan bisnis yang tak diimbangi dengan ruang terbuka hijau dan lahan resapan dapat memperburuk kondisi seperti banjir, penurunan cadangan air tanah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dari sisi pemantauan dan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek yang harus diperkuat. Sebuah aspek penting karena keberhasilan program lingkungan hidup sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik, data yang akurat, dan mekanisme pelaporan yang jelas. DLH Kab Tasikmalaya (https://dlhkabtasikmalaya.org/) dalam dokumen LKIP mencatat komposisi pegawai dan sarana sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Ini menunjukkan bahwa institusi juga sedang melakukan langkah-internal untuk memperbaiki kapasitas organisasi.

Untuk mendorong keberhasilan pengelolaan lingkungan, beberapa rekomendasi bisa dipertimbangkan :

• Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye lingkungan, pelatihan pemilahan sampah, dan keberadaan bank sampah di tingkat kelurahan/desa. Program yang sudah ada dapat diperkuat dengan dukungan insentif lokal.
• Penambahan dan pembaruan sarana operasional seperti armada pengangkut sampah, kontainer pengumpulan, serta fasilitas pengolahan limbah agar beban operasional DLH dapat diatasi.
• Penguatan regulasi lokal terkait ruang terbuka hijau, area resapan air, serta penggunaan teknologi ramah-lingkungan di pembangunan baru. Misalnya, tiap rumah atau perumahan memiliki lubang biopori atau sumur resapan, sebagai bagian dari mitigasi krisis air dan penurunan lahan resapan.
• Penguatan transparansi dan akuntabilitas instansi lingkungan hidup dengan publikasi data, laporan kinerja, dan mekanisme pengaduan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap DLH meningkat.
• Sinergi antar-sektor seperti DLH bersama dinas perumahan, tata ruang, pembangunan, serta swasta untuk mengintegrasikan aspek lingkungan secara menyeluruh dalam pembangunan wilayah kabupaten.

Dengan berbagai upaya tersebut, DLH Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Namun, hal tersebut tentu membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Semoga layanan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan di Kab Tasikmalaya terus membaik, sehingga generasi masa depan bisa menikmati lingkungan hidup yang sehat dan lestari.