Akhirnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan dari pihak kepoliasian pada hari Selasa 17 November 2020, karena harus menjelaskan atau mengklarifikasi masalah pelanggaran tentang protokol kesehatan Covid-19 di acara Habib Rizieq Shihab (HRS).
Yang jadi permasalahan disini adalah mengapa ketika ada kerumunan di acara pernikahan putri dari HRS menjadi seolah itu adalah suatu pelanggaran besar protokol kesehatan Covid-19. Seakan ingin menjatuhkan sang Gubernur, pihak kepolisian pun langsung memanggilnya karena dinilai telah terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan di DKI Jakarta.
Publik pun bereaksi dengan pemanggilan Anies Baswedan tersebut, karena sebelumnya memang banyak sekali kerumunan yang sudah terjadi dibanyak wilayah di Indonesia. Salah satunya ketika ada demo penolakan UU Omnibus Law, juga ada anak presiden yang melakukan kampanye dengan mengumpulkan banyak masa.
Lalu kenapa saat ada acara pernikahan putri dari seorang HRS kerumunan ini baru dipermasalahkan?
Publik pun tentu akan menilai bahwa penegakan hukum yang tidak adil serta kepercayaan tentang adanya Covid-19 akan semakin menurun, dan publik akan semakin percaya bahwa Covid-19 memang tidak begitu berbahaya seperti apa yang sering diberitakan oleh media.
Begitupun penegakan hukum yang mempersoalkan tentang pelanggaran protokol kesehatan seakan hanya akan menindak pelanggar yang bersebrangan dengan pemerintah saja. Berbeda sekali jika yang melanggar protokol kesehatan tersebut adalah seorang yang memihak kepada pemerintah atau satu haluan dengan rezim saat ini tentu akan aman-aman saja tanpa ada tindakan atau pun denda.
Fenomena ketidakadilan ini pun sampai kepada Dokter yang sekaligus pegiat media sosial, Tirta Mandira Hudhi, yang menilai para penegak protokol kesehatan Covid-19 tidak berani untuk memberikan sanksi kepada tokoh berpengaruh yang satu haluan dengan pemerintah saat ini.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk ILC Prokes Dilanggar, Selasa (17/11/2020) malam. Menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 cenderung menurun lantaran sejak awal kondisinya tidak berubah signifikan kendati telah melakukan pembatasan sejak Maret 2020.
Kepercayaan publik itu, jelasnya, kian menurun lantaran melihat penegakan protokol yang tebang pilih.
Tirta juga mencontohkan tidak adanya ketegasan dari aparat dalam kampanye Pilkada 2020. Kampanye Pilwakot Solo dengan salah satu calonnya adalah Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu contohnya.
Mungkin pernyataan Tirta juga bisa menjadi salah satu perwakilan dari banyaknya publik yang menilai bahwa penegakan keadilan tentang protokol kesehatan Covid-19 yang tidak sama rata.
